Laskar Cinta

selamat tinggal kebodohan dan pembodohan

Tunggakan Royalti Batubara tak Bisa Ditukar dengan Restitusi PPN

2 Komentar

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tunggakan royalti batu bara dari perusahaan batu bara kepada negara tidak mungkin ditukar dengan tagihan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan batu bara.“Negara bergerak dalam koridor hukum dan peraturan yang beragam
sehingga set off (perjumpaan) tetap harus dilakukan dalam koridor hukum yang ada,” kata Sri Mulyani di Gedung Depkeu Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perjumpaan atau mempertemukan utang kemungkinan besar dapat dilakukan jika dua pihak dimaksud adalah sama-sama perusahaan. “Kalau antarkorporasi barangkali perjumpaan itu dimungkinkan, tetapi negara kan bukan company, maka harus berada dalam koridor hukum yang ada, koridor hukum untuk royalti sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berbeda dengan pajak,” katanya.

Menurut Menkeu, kewajiban membayar royalti batu bara merupakan kewajiban perusahaan berdasarkan kontrak pertambangan sehingga pengusaha harus melunasinya.

“Kalau kemudian mereka meminta kepada pemerintah terhadap treatment restitusinya, itu kita selesaikan di dalam Ditjen Pajak saja,” katanya.

Ia menyebutkan, dalam APBN, royalti masuk dalam pos PNBP sehingga berbeda dengan pos penerimaan pajak. “Posnya saja berbeda dengan pajak jadi masing-masing kotak itu dihormati saja,” katanya.

Sebelumnya pemerintah mencekal direksi dan komisaris sejumlah perusahaan batubara karena menunggak pembayaran royalti batubara sejak 2001 hingga 2006.

Nama perusahaan itu adalah PT Kideco Jaya Agung dengan jumlah tunggakan royalti Rp448,09 miliar dan 30,51 juta dolar AS, PT Kaltim Prima Coal (115,63 juta dolar AS), PT Kendilo Coal Indonesia (6,64 juta dolar AS), PT Arutmin Indonesia (68,60 juta dolar AS), PT Berau Coal (Rp284,28 miliar dan 23,82 juta dolar AS), dan PT Adaro Indonesia (Rp131,70 miliar dan 85,00 juta dolar AS).

Sehingga jumlahnya Rp864,07 miliar dan 330,20 juta dolar AS. Jumlah itu belum termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10 persen yang merupakan PNBP untuk Ditjen Kekayaan Negara. ant/is

http://republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/3206

Iklan

2 thoughts on “Tunggakan Royalti Batubara tak Bisa Ditukar dengan Restitusi PPN

  1. Posnya saja berbeda dengan pajak jadi masing-masing kotak itu dihormati saja,” katanya

    Tetapi, objeknya sama yaitu uang dan sumbernya juga sama yaitu dari kantongnya pengusaha. Jadi dari sisi pengusaha, jelas dua hal tersebut adalah sama…silahakan ‘masuk’ dulu baru saya ‘keluarkan’….soalnya kalau dikeluarkan dulu (baca : bayar pajak dulu) ditakutkan janjinya (restitusi) tidak keluar-keluar….gimana ?
    Ini persoalan akuntabilitas Pemerintah…mengapa sampai tidak dipercaya ole pengusaha ????????

    Bu Mul, gimana toh dengan pak Yusgaintoronya ? apa bisa dipercaya ?

  2. lalu siapa yg harus dipercaya donk ?
    😀 😀
    maklum pak lagi mikirin bonus akhir tahun ame THR yg bentar lagi mo turun 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s