Laskar Cinta

selamat tinggal kebodohan dan pembodohan

Kejutan saat di Samarinda

Tinggalkan komentar

Rabu pagi 130808 saat saya berada di Samarinda untuk mengisi Training & Sosialisasi Aplikasi Database Recruitment bagi Konsultan dikejutkan dengan headline koran Tribun Kaltim yang saya terima dari Hotel saya menginap tentang pemeriksaan atas Tiga Pimpinan KPC oleh Satuan Tindak Pidana Tertentu (Tipiker) Direktorat Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polda Kalimantan Timur di Balikpapan. Ketiganya adalah Chief Operating Officer dan Kepala Teknik Tambang, R. Utoro, Manager Eksplorasi, Aryo Susatyo dan Iqbal Musawil.

Tentunya saya sebagai seorang yang bekerja dilingkungan pertambangan, kabar tentang kisruh akibat penghentian aktivitasnya oleh Pemkab Kutai Timur atas lokasi project eksplorasi tambang yang dimiliki PT Kaltim Prima Coal. Salahsatu kontraktornya adalah PAMA, terlepas itu apakah PAMA terkait langsung maupun tidak, saya belum tahu. KPC yang merupakan anak perusahaan Bumi Resource yang dimiliki Keluarga Bakrie diminta menghentikan aktivitasnya karena area penambangannya merambah lahan di luar area konsesi penambangan.

Dari segi bisnis aktivitas penghentian ini merugikan bagi pembeli batubara baik dari dalam maupun luarnegeri akibat tersendatnya pasokan. Dari produksi KPC yang mencapai 78.000 ton per hari sedangkan dari Pit Melawan sekitar 44.000 ton per hari atau 15 Juta ton per tahun bisa dikalkulasikan dari 13 hari penghentian operasi jika asumsi harga jual batubara US$70 ton yang dipaparkan Bumi Resources berarti potensi kehilangan pendapatan US$ 37.31 Juta.

Kemarin di Tempo ribuan buruh dari berbagai kontraktor yang mendatangi kantor bupati di Sangatta, Kutai Timur untuk menagih janji Wakil Bupati, Isran Noor untuk membahas bersama masalah ini harus kecele karena Wakil Bupati tersebut kabur lewat pintu belakang dengan helikopter ke Kecamatan Busang seperti yang dipaparkan Syahruldin, Ketua Forum Komunikasi Serikat Buruh dan Pekerja PT KPC.

Disamping alasan diatas dan luar masalah saling menyalahkan antara Pemerintah Pusat dengan Kabupaten yang melampaui wewenangnya mengeluarkan perintah penghentian operasi dilingkungannya, perhatian Pemkab Kutai Timur juga tertuju atas tunggakan royalti pertambangan dari 2001 sd 2007 jika diakumulasikan mencapai 2.2 Triliun. Melihat nominal diatas tentu sangat menyesakkan dada, jika saja mereka patuh tentu dana tersebut dapat bermanfaat bagi rakyat Kutai Timur dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Yang menjadi pertanyaan saya mengapa selama menjabat, para pejabat terkait tersebut baik itu yang duduk di Dirjen ESDM, Departemen Kuangan, Kementerian Kehutanan, Pemkab Kutai Timur maupun Propinsi Kalimantan Timur bisa “lupa” dengan fungsinya menjalankan wewenangnya. Lagi-lagi masyarakat banyak yang dikhianati. Nauzubillah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s